PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIDANG KEHUTANAN : STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN

• Published in: Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 8; no. 1; pp. 1 - 18
• Main Authors: Hariyatno Dwiprabowo, Eno Suwarno, Hariadi Kartodihardjo
• Format: Journal Article
• Language: Indonesian
• Published: Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry 01.03.2011
• Subjects: tata kelola perusahan, perusahaan kehutanan, konsesi hutan
• ISSN: 1979-6013; 2502-4221
• DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.1.1-18

Kondisi sektor kehutanan Indonesia selama tiga-empat dasa warsa terakhir dapat dilihat dari perkembangan bidang pengusahaan hutan yang semakin menurun. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini tidak saja disebabkan lemahnya tata kelola perusahaan namun juga tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) pada perusahaan-perusahaan bidang kehutanan dan menemukan berbagai aspek kebijakan yang dapat mendukung penguatan GCG bidang kehutanan. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara pada pemegang 6 (enam) ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Perusahaan dipilih secara purposive dari perusahaan yang aktif beroperasi. Peraturan dan implementasinya dikaji melalui anlisis isi, anlisis diskursus dan wawancara dengan Dinas Kehutanan. asosiasi pengusaha, Kementerian Kehutanan dan lembaga otoritas yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian lapangan dilakukan di propinsi Riau dan Sumatera Selatan pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum satuoun perusahaan kehutanan yang terdaftar di pasar modal. BUMN dan perusahaan besar sudah melaksanakan GCG berdasarkan pedoman sedangkan perusahaan kecil belum menerapkan GCG. Dari hasil kajian disarankan agar pemerintah dan para pihak terkait perlu menyusun kerangka kerja dan rencana penerapan GCG pada perusahaan - perusahaan kehutanan. Dalam penetapan kebijakan, program maupun rencana kehutanan disarankan agar tidak hanya memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan - perundangan melainkan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.