ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaks...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published inJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10; no. 2; pp. 85 - 98
Main Authors Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum Mulyaningrum, Eno Suwarno
Format Journal Article
LanguageIndonesian
Published Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry 01.08.2014
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.
ISSN:1979-6013
2502-4221
DOI:10.20886/jpsek.2013.10.2.85-98