PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAMASA

• Published in: Jurnal Arajang Vol. 5; no. 1; pp. 76 - 91
• Main Author: Andi, Nur Fiqhi Utami
• Format: Journal Article
• Language: English
• Published: 30.06.2022
• ISSN: 2615-3521; 2621-6906
• DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2494

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa dengan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap penerapan prinsip good governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teori UNDP yang mengemukakan 9 prinsip good governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, beriorentasi pada kesepakatan, keadilan, efektif dan efesien, akuntabilitas dan visi strategis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bappedalitbang dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah ditemukan bahwa dari sembilan prinsip tersebut ada dua prinsip yang dinilai belum sepenuhnya efektif diterapkan hal ini dapat dilihat dari adanya dua prinsip yaitu transparansi dan tanggungjawab. Sementara tujuh perinsip lainnya berdasarkan observasi berjalan dengan baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam perumusan program kebijakan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya efektif.