Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan

• Published in: DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 4; no. 1; pp. 34 - 44
• Main Authors: Zulhidayat, Muhammad, Erdiansyah, Erdiansyah, Artina, Dessy, Lestari, Rika, Akmal, Zainul
• Format: Journal Article
• Language: English
• Published: 27.01.2024
• DOI: 10.33756/jds.v4i1.22490
• ISSN: 2807-1514

Salah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisifasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency Abstract: One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.